CONTOH SURAT KUASA (PELAPOR)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama        : ..........................................

Pekerjaan : ..........................................

Tgl Lahir  : ..........................................

Alamat     : ..........................................

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan Kuasa penuh kepada :

..........................................., S.H.	..........................................., S.H.
..........................................., S.H.	..........................................., S.H.

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor ”NAMA KANTOR ADVOKAT” bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya tersebut, yaitu di Jln ....................................................................................................................

-------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini selaku PELAPOR, untuk menjadi Penasehat Hukum serta mendampingi Pemberi Kuasa untuk membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya. sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana (JENIS KEJAHATAN) Sebagaimana dimaksud pada (PASAL/UU), yang dilakukan oleh (NAMA TERLAPOR) kepada  Pemberi Kuasa.

Untuk itu Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh: mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan peringatan (Somasi), membuat Laporan Polisi, mengajukan Gugatan, menghadap di muka Pengadilan, melakukan koordinasi serta negosiasi baik dengan instansi pemerintah maupun swasta serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Mengajukan tanggapan, permohonan dan memberikan keterangan serta menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya yang menurut hukum harus dijalankan oleh seorang Penerima Kuasa. Pada pokoknya Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu serta berguna dan/atau melakukan seluruh upaya-upaya hukum berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta dibenarkan menurut hukum acara, dalam rangka mempertahankan dan membela hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan perkara tersebut.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk menerima honorarium, hak retensi, dan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya pada orang lain.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk menerima honorarium, hak retensi, dan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya pada orang lain.

Tangerang Selatan, 19 November 2016

Pemberi Kuasa,    Materai 6000 (NAMA PEMBERI KUASA)	Penerima Kuasa, ............................................, S.H.
	............................................, S.H.
	............................................, S.H.
	............................................, S.H.

CONTOH SURAT KUASA (TERLAPOR)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama        : ..........................................

Pekerjaan : ..........................................

Tgl Lahir  : ..........................................

Alamat     : ..........................................

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan Kuasa penuh kepada :

..........................................., S.H.	..........................................., S.H.
..........................................., S.H.	..........................................., S.H.

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor ”NAMA KANTOR ADVOKAT” bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya tersebut, yaitu di Jln ....................................................................................................................

-------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini selaku TERLAPOR, untuk menjadi Penasehat Hukum dan mendampingi Pemberi Kuasa atas Laporan Polisi Nomor: .................................., yang dilakukan oleh Sdr/i (NAMA PELAPOR) Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana (JENIS KEJAHATAN) yang dilakukan oleh Pemberi Kuasa, sebagaimana dimaksud pada (JENIS PASAL/UU).

Untuk itu Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh: mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan peringatan (Somasi), menghadap Penyidik dan menghadap di muka Pengadilan, mengajukan jawaban dan pembelaan, melakukan koordinasi serta negosiasi baik dengan instansi pemerintah maupun swasta serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Mengajukan tanggapan, permohonan dan memberikan keterangan serta menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya yang menurut hukum harus dijalankan oleh seorang Penerima Kuasa. Pada pokoknya Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu serta berguna dan/atau melakukan seluruh upaya-upaya hukum berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta dibenarkan menurut hukum acara, dalam rangka mempertahankan dan membela hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan perkara tersebut.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk menerima honorarium, hak retensi, dan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya pada orang lain.

Tangerang Selatan, 19 November 2016

Pemberi Kuasa,    Materai 6000 (NAMA PEMBERI KUASA)	Penerima Kuasa, ............................................, S.H.
	............................................, S.H.
	............................................, S.H.
	............................................, S.H.

KESIMPULAN BANK UMUM, BANK UMUM DAERAH DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

1.   Bank Umum disebut juga sebagai Bank Komersil. Bank umum pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun tugas bank umum tertuang dalam Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998, Selain itu tugas bank umum ada pada Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998. Peran dan fungsi bank umum yang meliputi bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik antara lain adalah : Penciptaan uang,  Mendukung, Kelancaran Mekanisme pembayaran, Penghimpunan Dana Simpanan, Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional, Penyimpanan Surat Berharga, Pemberian Jasa-jasa Lainnya.

2.    Bank Umum Daerah adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya di miliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Sebagai contoh misalnya Bank Jatim, kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada juga Bank Umum Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 2 provinsi yakni Bank BJB. Dalam tugasnya Bank Umum Daerah meliputi : memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, untuk kredit yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Peranan fungsi Bank Umum Daerah  ialah : Pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, Menyediakan pembiayaan  keuangan pembangunan di daerah, Menghimpun dana, Melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah)

3.    Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR mempunyai tugas sebagai berikut: Menghimpun dana dari masyarakat, Memberikan kredit kepada masyarakat, Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Disamping itu fungsi BPR adalah sebagai berikut: Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat, Menciptakan pemerataan kesempatan bagi masyarakat pedesaan, Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir

 4.   Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 ayat 2 sekurang-kurangnya ialah :

            1. Susunan Organisasi dan Kepengurusan

            2. Permodalan

            3. Kepemilikan

            4. Keahlian dibidang Perbankan

            5. Kelayakan rencana Kerja

Dibawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan diantaranya adalah :

a) UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU No 10 tahun 1998 (disebut UU perbankan )

b) UU No 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan UU No 3 tahun 2004

c) UU No 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

             d) UU No 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Daerah

DASAR HUKUM BANK UMUM, BANK UMUM DAERAH, DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Secara sederhana hukum perbankan (banking law) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. [1]      Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatran lembaga keuangan  bank meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubunganya dengan bidang kehidupan lain[2] perbankan mempunyai peranan penting dan stategis tidak saja dalam mengerakkan roda perekonomian nasional, pembengunan nasional,. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agent of development dalam upaya mencapai tujuan nasional, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.[3] Seorang ahli perbankan akan cenderung menyatakan, bahwa kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum hukum dalam arti materil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk mengetahui akan asal usul hukum.[4] Hal ini disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan yang merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis[5]

     fungsi perbankan sebagai penghimpun penyalur dana masyarakat, karenanya melahirkan hubungan bersifat perdata antara bank dengan nasabahnya, yang sudah tentu tunduk kepada pengaturan hukum perdata. Dari hubungan perdata tadi lahirlah akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini menunjukan bahwa hukum perbankan merupakan bagian dari sistem hukum perdata.[6] Surat keputusan Presidan tersebut lebih bernuansa sebagai kebijakan dalam ranah politik dan bukan sebagai bagian dari rangkaian hukum perdata, oleh karena itu, sifatnya hanya sementara. Seharusnya pertanggungjawaban bank dan nasabah diselesaikan dalam rangka sistem hukum perdata.[7]

     Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika mendirikan Bank atau Pembukuan cabang baru diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditemtukan Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin persyaratan yang wajib dipenuhi[8] menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 ayat 2 sekurang-kurangnya ialah :

            1. Susunan Organisasi dan Kepengurusan

            2. Permodalan

            3. Kepemilikan

            4. Keahlian dibidang Perbankan

            5. Kelayakan rencana Kerja

     Bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan Bank[9] sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternative dibawah ini:

            1. Perseroan Terbatas (PT)

            2. Koperasi

            3. Perseroan Daerah (PD)

     Sedangkan bentuk badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa :

            1. Perusahaan Daerah

            2. Koperasi

            3. Perseroan Terbatas

            4. atau Bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah

     Dibawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan diantaranya adalah :

a)      UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU No 10 tahun 1998 (disebut UU perbankan )

b)      UU No 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan UU No 3 tahun 2004

c)      UU No 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

d)     UU No 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

---

[1] Rahmadi Usman, “Hukum Perbankan”, Jakarta, Sinar Grafika 2010, hal. 1

[2] Muhamad Djumhana, “Hukum Perbankan Di Indonesia”, Cetakan Ke3 PT Bina Aksara, Bandung 2000, hal. 10

[3] Munir Fuady, “Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 1999, hal. 1

[4] Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan Di Indonesia”, Bandung, PT. Citra Adya Bakti, 1993, hal. 14

[5] Satjipto Raharjo,”Hukum Perbankan Di Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 45

[6] Racmadi Usman,”Hukum Perbankan”,Sinar Grafika, Jakarta, 2010) hal. 36

[7] Tan Kamello,”Karakter Hukum Perdata”, Universitas Sumatra Utara, 2006, hal. 8-9

[8] Ibid, hal. 44

[9] Ibid, hal. 45